Artikel 8

ANTARA KEBERAGAMAN DAN KESERAGAMAN

Acep Zamzam Noor



BANGSA Indonesia sebenarnya memiliki jiwa pluralisme yang kuat karena sejak awal sudah menyadari adanya pluralitas. Pluralitas tersebut meliputi agama, budaya, tradisi, bahasa, suku atau ras yang semuanya dihormati keberadaannya dengan menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Penetapan ideologi ini bukan sekedar utopia yang muncul dari kepala para pendiri negara, namun merupakan gambaran nyata masyarakat Indonesia yang memang sejak awal sudah beragam. Bukan hanya beragam, bahkan sudah melebur satu sama lain tanpa harus merasa kehilangan identitas masing-masing.


Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana terdapat interaksi berbagai kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Semangat pluralisme menawarkan sebuah pemahaman bahwa dalam menjalani kehidupan manusia mesti saling terbuka. Betapa pun berbeda dalam banyak hal bahkan dalam segala hal, namun tetap bisa hidup berdampingan, bisa saling mencintai dan mengakui keberadaan masing-masing, serta bisa bekerjasama demi kepentingan dan kesejahteraan semua. Apa yang menjadi semangat dari pluralisme tersebut sebenarnya sudah dimiliki masyarakat kita sejak dulu meskipun tanpa memakai istilah tersebut. Budaya, tradisi, kesenian, juga kearifan dari berbagai suku dan adat di seluruh penjuru tanah air mencerminkan semangat pluralisme itu.


Hanya sayang, dalam perjalanannya keberagaman yang dimiliki bangsa ini banyak tersandung kepentingan-kepentingan sempit penguasa. Pada masa Orde Baru misalnya, keberagaman yang sebenarnya merupakan sebuah anugerah malah dianggap sebagai ancaman perpecahan sehingga muncul upaya untuk menyeragamkannya atau menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut dengan alasan persatuan dan kesatuan. Maka lahirlah wacana kebudayaan nasional sebagai puncak kebudayaan-kebudayaan daerah. Namun upaya penyeragaman yang digagas pemerintah ini hasilnya bukan saling melengkapi satu sama lain sehingga menciptakan keutuhan, melainkan justru menumbuhkan benih-benih kecurigaan dan ketakutan di antara kelompok-kelompok masyarakat, yang mungkin saja sengaja dikondisikan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.


Di era Reformasi benih-benih kecurigaan dan ketakutan terhadap perbedaan yang disemai pada era sebelumnya berbuah menjadi tindakan-tindakan nyata yang sangat mengerikan. Kini perang antar suku, perselisihan antar agama, penerapan syariat yang dipaksakan lewat aturan pemerintah daerah yang diskriminatif, penyerangan terhadap mereka yang berbeda keyakinan terjadi di mana-mana. Di Tasikmalaya saja misalnya, hampir setiap minggu masjid-masjid Ahmadiyah dilempari orang-orang yang tidak bertanggung-jawab, begitu juga rumah-rumah penganut Wahidiyah. Sedikit saja warga Tionghoa membuat kesalahan yang berbau SARA, tuduhannya adalah pelecehan agama. Peran polisi diambil alih oleh mereka yang mengaku santri.


Dalam kondisi yang tak masuk akal seperti ini semuanya bisa menjadi atau dijadikan alat. Dan agama yang dianut mayoritas misalnya, merupakan alat paling ampuh yang bisa digunakan untuk kepentingan apapun. Persaingan bisnis antar pabrik kecap atau pedagang bakso saja kerap menggunakan agama sebagai senjata utamanya. Dengan menyebar isu bahwa pabrik kecap atau pedagang bakso tertentu memakai minyak babi misalnya, sudah cukup alasan untuk didemo, diserang bahkan dijarah. Begitu juga dengan hotel dan kafe, yang sangat rentan dituduh sebagai tempat prostitusi dan transaksi narkoba.


Orang-orang partai juga tak mau kalah dalam memainkan sentimen agama untuk tujuan-tujuan praktis dan pragmatis. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk membikin aturan-aturan yang cenderung diskriminatif. Di Tasikmalaya yang masyarakatnya sangat beragam misalnya, setiap lulusan SD diwajibkan memiliki ijazah Madrasah Diniyah sebagai syarat melanjutkan ke jenjang SMP. Jika dilihat sepintas aturan ini sangat baik, yakni untuk mengondisikan pendidikan agama pada anak-anak sejak dini. Namun mereka lupa bahwa semua anak mempunyai kesempatan dan kemampuan yang sama serta tidak semua kampung memiliki Madrasah Ibtidaiyah, sehingga yang terjadi kemudian adalah praktek jual beli ijazah. Upaya penyeragaman yang tujuannya menarik simpati masyarakat ini kemudian menjadi kontra-produktif. Anak-anak justru dilatih untuk korupsi sejak dini.


Apa yang terjadi di Tasikmalaya hanyalah contoh kecil saja. Upaya penyeragaman yang cenderung diskriminatif lewat aturan-aturan yang diterbitkan pemerintah daerah juga terjadi di banyak tempat. Di Banjarmasin, Bulukumba, Padang, Rangkasbitung, Tangerang bahkan aturannya lebih aneh-aneh lagi. Misalnya ada walikota yang mewajibkan semua bawahannya untuk puasa setiap hari Senin dan Kamis. Sesuatu yang sunat dalam agama telah dirubah walikota menjadi wajib. Ada aturan yang mewajibkan setiap kendaraan yang melintasi kota harus berhenti selama pelaksanaan salat Jum’at, tak peduli apakah penumpangnya muslim atau bukan, musafir atau bukan. Ada juga aturan yang mewajibkan memakai baju koko setiap hari Jum’at agar lingkungan pemerintahannya terkesan islami, padahal kita semua tahu bahwa baju koko yang biasa dipakai Jet Li dan Jacky Chan dalam film kungfu itu berasal dari kebudayaan Tionghoa.


Di sisi lain bangsa ini rasanya semakin kehilangan karakter dan hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya permukaan saja. Upaya penyeragaman yang terus berlangsung sejak Orde Baru semakin terasa dampaknya. Kini yang seragam bukan hanya kalangan tentara dan polisi, yang memang sudah aturannya harus berpakaian seragam. Coba perhatikan juga para pejabat dan wakil rakyat, mulai dari pusat sampai daerah semuanya sudah seragam. Yang seragam bukan hanya pakaian, mobil dan rumahnya saja, namun termasuk mentalitasnya juga. Tak nampak lagi keunikan apalagi kearifan khas Sunda, Jawa, Batak, Bugis, Bali, Menado, Aceh atau Minangkabau yang memantul dari pribadi mereka. Tak nampak juga kekhasan yang mengisyaratkan bahwa mereka berasal dari suku, budaya dan bahasa yang berlainan.


Semuanya sudah betul-betul seragam. Sebagai fakta: ketika BBM naik mereka semua setuju, ketika studi banding ke luar negeri mereka semua ikut, ketika ada uang suap mereka semua menerima, ketika ada kesempatan korupsi mereka semua tak mau ketinggalan, namun ketika warga Sidoarjo yang terendam lumpur panas menjerit meminta pertolongan mereka semua diam. Sebuah penyeragaman yang berhasil bukan?


***


Secara kebetulan saya tinggal di lingkungan sebuah pesantren yang terletak di pinggiran Tasikmalaya. Di sekeliling pesantren kami banyak pesantren lain, yang pada umumnya adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Belakang saya baru sadar bahwa masyarakat di sekitar pesantren kami ternyata bukan hanya kaum nahdliyin saja, tapi banyak juga jema’at Ahmadiyah. Saya disadarkan justru setelah warga Ahmadiyah diserang serta masjidnya dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Selama ini saya menganggap jema’at Ahmadiyah tak ada bedanya dengan warga lain, karena memang tak pernah ada masalah. Bahkan mereka juga sering bersilaturahmi ke rumah saya.


Kenapa tetangga saya sampai diserang dan masjidnya dirusak? Apa karena berbeda keyakinan? Kalau alasannya perbedaan keyakinan kenapa diserangnya baru belakangan, bukankah mereka sudah berbeda keyakinan sejak dulu? Jema’at Ahmadiyah sudah tinggal di kampung kami sejak puluhan tahun yang lalu, mungkin berbarengan dengan berdirinya pesantren pada dekade 1930-an. Serangan pertama terjadi hampir setahun yang lalu, setelah itu penyerangan berlangsung secara sporadis sampai sekarang. Penyerangan pertama mungkin sangat terkait dengan politik lokal, karena berlangsung menjelang pilkada dan kebetulan salah seorang kandidatnya diduga penganut Ahmadiyah. Ah, kalau urusannya sudah terkait dengan politik praktis hal apapun bisa saja terjadi di negeri ini.


Ketika mendengar insiden Monas beberapa waktu yang lalu, saya tidak terlalu kaget karena insiden-insiden seperti itu bukanlah berita yang luar biasa, sama seperti berita kerusuhan pada demo-demo BBM yang sudah menjadi santapan sehari-hari. Namun yang membuat saya merenung adalah, kenapa korbannya kebanyakan para aktivis LSM dan bukannya orang Ahmadiyah sendiri? Anehnya lagi, kenapa para aktivis yang menjadi korban tersebut hampir semuanya warga NU? Jangan-jangan yang menjadi sasaran utama bukanlah Ahmadiyah, namun mereka yang selama ini gencar mewacanakan pluralisme. Jangan-jangan yang dianggap berbahaya oleh mereka juga bukan Ahmadiyah, tapi justru anak-anak muda penyebar paham pluralisme itu, yang kebetulan mereka kaum nahdliyin. Seperti halnya yang terjadi di Tasikmalaya, yang menjadi sasaran awal bukanlah Ahmadiyah, namun salah seorang kandidat dalam pilkada. Pikiran lugu saya kemudian muncul, wah kalau begini urusannya bisa jadi kasus ini erat kaitannya dengan persoalan “istilah” dan “cara”.


Seperti yang saya singgung di awal tulisan, bahwa keberagaman yang kita miliki merupakan anugerah. Bahwa hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, bekerjasama untuk kepentingan dan kesejahteraan semua merupakan semangat masyarakat kita sejak dulu. Namun ketika nilai-nilai luhur milik kita tersebut diwacanakan kembali dengan istilah baru seperti pluralisme, bagi sementara orang yang sudah terbiasa dengan keseragaman bisa saja berubah menjadi semacam ancaman yang harus dilawan. Apalagi jika dalam istilah baru tersebut mengandung kata isme yang akan langsung mengingatkan mereka pada zionisme, marxisme, komunisme, sosialisme, sekularisme, liberalisme, kapitalisme, kolonialisme dan semacamnya.


Berkelahi dengan kelompok garis keras memang serba salah. Menang tidak akan dianggap sebagai jagoan, sementara kalah juga memalukan. Apalagi kalau sampai babak belur dipukuli. Nampaknya para aktivis, khususnya anak-anak muda NU, harus segera mencari istilah lain yang lebih akrab dan merakyat karena masyarakat kita ternyata tidak semuanya intelektual atau terpelajar. Begitu juga dengan masalah cara dalam menyampaikan atau memperjuangkan sebuah wacana ke tengah-tengah masyarakat. Yang dibutuhkan bukan hanya semangat dan kebaranian namun juga kreativitas. Seperti halnya karya seni, perjuangan juga membutuhkan intuisi dan imajinasi. Membutuhkan kreativitas.


(2008)

Prev Next Next